Opini

Oleh: Herybertus Harun

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

KPU Kabupaten Manggarai Periode 2024-2029

Diskursus mengenai opini publik dalam konteks pesta demokrasi, khususnya pemilu dan pilkada, kerap menjadi salah satu prasyarat penting dalam pembentukan preferensi pemilih. Opini publik yang diproduksi oleh para pembentuk opini memiliki dinamika tersendiri. Opini publik tidak lahir secara kebetulan, melainkan dirancang secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Sadar atau tidak sadar, pemilih dapat tergiring ketika opini yang beredar dianggap masuk akal, rasional, dan sesuai dengan nalar publik.
Littlejohn dan Foss menjelaskan bahwa opini publik merupakan fenomena yang mencerminkan pandangan atau pendapat kolektif masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan. Dalam kajian ilmu komunikasi, opini publik menjadi konsep sentral yang menghubungkan individu dengan masyarakat melalui mekanisme komunikasi dan interaksi sosial. Secara sederhana, opini publik dapat dipahami sebagai pandangan atau perasaan mayoritas anggota masyarakat terhadap isu yang dianggap relevan atau penting.
Dengan demikian, opini publik tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Opini publik juga bersifat dinamis, mengikuti perkembangan informasi, peristiwa, serta konteks sosial yang melingkupinya.
Dalam konteks pemilu dan pilkada, opini publik memiliki pengaruh kuat terhadap cara pemilih menentukan pilihan politik. Dinamika opini publik terbentuk melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan komunikasi sosial, baik dalam ruang formal maupun informal.
Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik
Media arus utama seperti televisi, radio, dan surat kabar memiliki peran strategis dalam membentuk agenda isu (agenda setting). Pemberitaan media cenderung membentuk persepsi publik mengenai integritas kandidat, rekam jejak, serta isu utama kampanye. Media massa berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana kritik dan penyalur aspirasi kepentingan publik.
Lippmann (1922) menegaskan bahwa media massa memungkinkan pesan menjangkau audiens yang luas dan cepat, sehingga menjadikan opini publik sebagai kekuatan sosial yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan dan persepsi masyarakat.
Seiring perkembangan teknologi komunikasi, khususnya kehadiran internet dan media sosial, proses pembentukan opini publik mengalami perubahan besar. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, TikTok memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam diskusi publik. Opini publik yang sebelumnya terbentuk secara bertahap kini dapat berubah dalam hitungan jam, bahkan menit, bergantung pada popularitas suatu isu (McCombs, 2014).
Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dibandingkan media arus utama yang melalui proses editorial panjang, media sosial sering kali menyajikan informasi tanpa penyaringan. Algoritma media sosial cenderung menampilkan isu yang populer dan diminati publik, sehingga membentuk pandangan mayoritas yang belum tentu berbasis fakta.

Faktor Sosial dan Budaya
Faktor sosial dan budaya turut berpengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik. Identitas sosial seperti agama, etnis, kelompok adat, dan organisasi masyarakat menjadi rujukan penting dalam membentuk preferensi politik. Nilai-nilai ini terinternalisasi melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman kolektif.
Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Pendapat mereka sering kali dipercaya dan diikuti tanpa verifikasi mendalam. Oleh karena itu, pendidikan politik dan akses informasi yang memadai menjadi kunci agar masyarakat mampu membentuk opini secara mandiri dan rasional.

Opini Publik dan Tantangan Tahapan Pemilu
Dalam pengelolaan tahapan pemilu dan pilkada, penyelenggara di berbagai tingkatan kerap menghadapi serangan opini publik. Pada tahap pemutakhiran data pemilih, misalnya, isu layanan pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan DPS hingga DPT sering menjadi sorotan. Tidak jarang muncul pemberitaan negatif maupun hoaks seperti isu joki pantarlih atau coklit di atas meja yang menyerang citra penyelenggara.
Pada tahap pencalonan, opini publik berkembang seputar syarat calon dan proses pencalonan. Di sini, profesionalitas, ketelitian, dan kecermatan penyelenggara menjadi kunci utama. Sementara pada tahap kampanye, publik disuguhkan isu-isu sensitif seperti SARA, netralitas penyelenggara, serta keterlibatan ASN. Isu-isu tersebut kerap beredar luas di media massa dan media sosial.
Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, muncul pula isu ketidakprofesionalan KPPS, dugaan kecurangan, hingga TPS rawan. Tahap rekapitulasi tidak luput dari sorotan terkait keterbukaan data dan potensi protes dari saksi maupun masyarakat yang tidak puas dengan hasil.

Dinamika Pilkada Manggarai 2024
Dalam Pilkada serentak Kabupaten Manggarai tahun 2024, dinamika opini publik sangat terasa. Sejumlah opini muncul menjelang hari pemungutan suara, seperti pemeriksaan salah satu pasangan calon oleh Gakkumdu, isu geotermal yang menjadi bahan serangan politik, serta berbagai informasi lain yang menyebar cepat di ruang digital.
Performa kandidat pascadebat publik juga memengaruhi opini publik, terutama akibat ketidakhadiran salah satu calon wakil bupati dengan alasan sakit, serta persepsi penguasaan materi debat oleh para kandidat. Arus informasi digital, termasuk hoaks yang beredar di media sosial, kerap diterima publik tanpa proses penyaringan kritis.
Selain itu, kemunculan hasil survei yang diekspos menjelang hari pemungutan suara turut memberi sinyal psikologis kepada pemilih. Faktor pengalaman historis politik daerah, pola aliansi elite lokal, serta persepsi terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya juga berperan dalam membentuk preferensi politik masyarakat.

Preferensi Pemilih
Menurut KBBI, preferensi berarti kecenderungan atau kesukaan. Dalam konteks pemilu, preferensi pemilih merujuk pada kecenderungan sikap dan pilihan politik terhadap partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, maupun program atau isu tertentu.
Preferensi pemilih menunjukkan bahwa pilihan politik tidak diambil secara acak, melainkan didasarkan pada nilai-nilai yang dianut pemilih. Firmanzah (2012) menjelaskan bahwa perilaku pemilih dapat dipahami melalui tiga pendekatan utama, yakni sosiologis, psikologis, dan rasional.
Pendekatan sosiologis menekankan pengaruh identitas kelompok, lingkungan sosial, dan tekanan normatif komunitas. Pendekatan psikologis melihat ikatan emosional dengan partai atau kandidat, persepsi integritas, kedekatan, dan kompetensi. Sementara pendekatan rasional menempatkan pemilih sebagai aktor yang menilai manfaat program, kompetensi kandidat, dan dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan mereka.

Tantangan Pembentukan Opini Publik dan Preferensi Pemilih
Pembentukan opini publik dan preferensi pemilih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain derasnya arus informasi yang menyulitkan masyarakat membedakan informasi valid dan tidak valid. Hoaks, disinformasi, dan misinformasi kerap menyasar isu sensitif seperti SARA, netralitas penyelenggara, dan rekam jejak kandidat, serta menyebar luas melalui grup keluarga dan komunitas.
Rendahnya literasi politik dan literasi digital membuat sebagian pemilih mudah terpengaruh kampanye negatif. Polarisasi politik juga menyebabkan diskusi politik cenderung emosional dan tidak rasional. Di sisi lain, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sering kali lebih dipengaruhi pengalaman sehari-hari daripada data objektif.
Bagi penyelenggara pemilu, tantangan utama adalah menjaga kepercayaan publik. Kesalahan teknis kecil dapat berkembang menjadi opini negatif massal. Oleh karena itu, penyelenggara dituntut untuk merespons hoaks secara cepat dan akurat, menjamin transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan, serta menyajikan edukasi pemilih dengan informasi yang ringkas, jelas, dan kontekstual.
Jadi opini publik merupakan komponen esensial dalam demokrasi karena berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mekanisme pengawasan, serta faktor penentu dalam proses pemilihan. Sementara itu, preferensi politik adalah manifestasi pilihan individu dan kelompok yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosiologis, ekonomi, budaya, dan pengaruh media. Pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini menjadi prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat, responsif, dan akuntabel.